bukan kompas, blog pun jadi

BM ku sayang BM ku malang

Sudah sekian kalinya beasiswa bidikmisi(bm) mengalami keterlambatan turunnya. Untuk tahun ini saja di kampusku yang sudah memulai perkuliahan dari tanggal 15 Februari 2014, baru turun bidikmisi tersebut tanggal 27 Maret 2014. Jadi, kira-kira keterlambatan tersebut  sekitar satu setengah bulan dari hari pertama masuk kuliah. Bahkan pada tahun pertama masuk kuliah, keterlambatan  bisa sampai 5 bulan.

Padahal, kebanyakan penerima bidikmisi adalah para mahasiswa dari keluarga golongan ekonomi menengah kebawah. Dengan seringnya terjadi keterlambaatan tersebut mau tidak mau para penerima beasiswa harus mencari alternatif lain untuk biaya hidup selama bm itu belum turun. Kebanyakan dari mereka termasuk aku sendiri, meminta kiriman dari orang tua untuk membiayai segala keperluaan kuliah sebelum bm turun.

Walaupun bm itu tergolong beasiswa yang sudah tentunya gratis, tapi bukan berarti pemerintah bisa seenaknya sendiri dalaam proses pencairannya. Disini banyak mahasiswa kurang mampu yang menggantungkan hidupnya dari bm.

Pesta Demokrasi

Hari itu Senin 9 April 2014, pesta lima tahunan untuk memilih para wakil rakyat, baik tingkat daerah, propinsi, maupun pusat tengah berlangsung. Gegap gempita warga memang nampak dari beberapa TPS yang dihias semenarik mungkin untuk menarik para warga agar menggunakan hak suranya . Apalagi tahun ini juga bertepatan dengan pesta akbar piala dunia yang akan dihelat di negara samba, Brazil. Jadi banyak dari beberapa TPS yang dihias dengan atribut negara kontestan piala dunia.

Tahun ini ada 12 partai yang bertempur untuk memperebutkan suara rakyat Indonesia, berbagai hal dilakukan oleh beberapa parpol untuk menarik simpati dari masyarakat. Bagi parpol yang berkantong tebal, media televisi menjadi salah satu dari berbai sarana kampanye yang dipilih, mengingat banyaknya warga di negeri ini yang demen menonton TV. Selain itu tentunya lebih efektif, sebab tanpa perlu kampanye dengan teriak-teriak di lapangan, yang belum pasti banyak warga yang datang. Masih ingat pastinya dengan beberapa parpol yan sering nongol di TV, sebut saja Golkar dengan jargon andalannya “ padi sudah menguning sampai kepelosok desa….”, atau NASDEM dengan “gerakan perubahan”, tidak ketinggalan partai Demokrat dengan  SBY sebagai bintang iklannya dan jargon andalannya “ coblos nomor tujuh partai Demokrat”. Semua itu dilakukan untuk menarik simapati dari masyarakat. Berbagai media konvensionalpun masih juga digunakan, seperti memasang spanduk, baliho, mmt, ataupun selebaran . Sosialisasi lewat media-media tersebut memang mutlak dilakukan, sebab dari situlah masyarakat akan tahu siapa saja calon-calon yang nantinya akan mereka pilih.

Hajatan besar ini cukup menyita perhatian beberapa kalangan, mulai dari insan media, pejabat, maupun rakyat itu sendiri. Dari satu menit berada didalam bilik suara itulah, nantinya nasib rakyat Indonesia dipertaruhkan untuk lima tahun  kedepan, jadi sudah barang tentu rakyat akan selektif sekali untuk memeberikan suaranya. Jangan sampai rakyat hanya menjadi batu loncatan bagi beberapa caleg agar bisa duduk enak di tempat yang serba  nyaman. Dari para caleg inilah, aspirasi rakyat diemban, namun perlu diingat, bahwa tidak cukup hanya dengan mengemban aspirasi, yang paling penting adalah tindak lanjut dari aspirasi tersebut.

Beberapa dari parpol bahkan sudah mempunyai gambaran tentang calon presiden yang nantinya akan diusung, ambil contoh PDIP dengan bangganya mengusung Jokowi, Prabowo siap untuk diorbitkan melalui partai Geerindra, atau partai yang dahulu pernah Berjaya diera orde baru dengan ARB sebagai capresnya. Yang sedikit menggelitik adalah PKB, Muhaimin Iskandar selaku ketua umum, dengan berani mencalonkan sang raja dangdut Rhoma Irama, entah apa yang ada dibenak ketum PKB ini sehingga mecalonkan Rhoma Irama. Sudah menjadi rahasia umum kalau raja dangdut ini sama sekali tidak mempunyai latar belakang sebagai politikus, ditambah lagi dengan aksi poligaminya beberapa tahun silam yang cukup membuat para penggemarnya menjadi berang. Namun hal itu pastinya sudah ada hitung-hitungannya dari para pengurus partai berlambangkan bumi ini.

Skenario diatas bisa saja menjadi berantakan jika saja pada pileg kali ini para parpol yang sudah menetukan capresnya tidak bisa mendapatkan total suara minimal 20%, kalau hal itu terjadi maka koalisilah yang menjadi jalan kedua dengan konsekuensi para parpol tersebut belum tentu bisa mencalonkan capres sesuai skenario awal. Namun para parpol ini  pastinya tidak akan tinggal diam, mesin-mesin politik sudah barang tentu dipersiapkan sampai kepelosok desa agar target 20% suara   bisa terwujud.

PDIP sebagia salah satu parpol yang sudah terang-terangan menunjuk Jokowi sebagai kandidat capresnya, akan berjuang mati-matian supaya pileg kali ini bisa meraup suara minimal 20%, agar jalan Jokowo untuk maju sebagai capres tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Ketum PDIP yang juga anak dari presiden pertama dinegeri ini, yaitu Megawati Soekaro Putri sangat mengerti dengan kedaan yang ada sekarang . Berbagai hasil surfei yang menempatkan Jokowi dinomor urutan satu sebagai capres yang paling diinginkan oleh rakyat menjadi momentum yang tidak akan di lewatkan oleh parpol bergambar moncong putih. Di sisi lain, ada beberapa masyarakat yang masih menyangsikan kinerja dari Jokowi, sebab menurut mereka terlalu dini untuk menilai bahwa Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk menjadi solusi akan  krisis pemimpin di negeri tercinta ini, bagi mereka yang kuraang setuju dengan pencalonan Jokowi sebagai pilpres, menurutnya lebih baik Jokowi menyelesaiakan amantanya terlebih dahulu  sebagai gubernur Jakarta sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa Jokowi tidak hanya jago dikandang(Solo).

Menarik memang mengikuti perkembangan dua perhelatan besar di negeri ini, baik pileg maupun pilpres nantinya masyarakatlah yang akan terkena imbasnya langsung. Oleh karena itu seyogyanya orientasi perang pileg maupun pilpres dijadikan sebagai ajang untuk mencari dan menyaring pemimpin yang benar-benar berintegritas dan bisa membawa negeri ini kearah sila ke-lima dari butir pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.